Kisi-Kisi USBN Tahun Pelajaran 2013/2014

Semoga Sukses

Saat melaksanakan tugas pengawasan Tes Uji Coba tingkat Kota Bogor Pada hari senin tanggal 24 Pebruari  seminggu yang lalu, Ketua MGMP PAI Kota Bogor Almukarom wal Mukhtarom Al Ustadz Al Aliim Al ‘Alamah Hasanudin, M.Pd.I mengabarkan bahwa saya harus mengikuti penelaahan soal dan kisi-kisi USBN PAI yang dikirim dari MGMP Provinsi Jawa Barat bersama Ustadz Rizal Dalil, M.Pd.I dari SMPN 1 Kota Bogor dan Ustadz Samat, S.Pd.I dari SMP IT Abdullah bin Nuh. Setiap Nomor dari nomor 1 s.d. nomor 50 dengan teliti kami telaah kisi-kisi dan soal tersebut. Dan dari hasil penelaahan terdapat beberapa soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi dan terdapat beberapa soal yang memiliki jawaban benar lebih dari 1, hal ini tentunya jadi temuan kami untuk dilaporkan ke MGMP Provinsi (Insya Allah Pasca Pelaksanaa USBN akan diposting temuan-temuan tersebut).

Salah Kaprah Dalam Pelaksanaan UTS, UAS, dan UKK

ilustrasi ulangan tengah semester (UTS)

Sesuai permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang penilaian, bahwa yang disebut ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan penentuan keberhasilan belajar peserta didik.

SOAL UN SMP/MTs. Tiba Di Kota Bogor

Dengan pengawalan ketat dari kepolisian hari ini (Sabtu, 23-04-2011) soal UN untuk SMP/MTs Tiba di SMPN 5 Bogor Sebagai Sub Rayon 2 sekitar pukul 08.44 WIB. Selang beberapa saat datang pula rombongan dari disdik kota Bogor  yang dikomadani langsung oleh bapak kadisdik Drs. Aim Halim, MM.

Hadir pula dalam kedatangan soal UN pagi tadi perwakilan dari rayon MTs.N Kota Bogor  yaitu bapak Drs. Abdurrahman dan Syamsuri M.PdI selaku ketua dan bendahara KKMTs. Kota Bogor.

Bersamaan dengan kedatangan soal UN di kota Bogor, juga sedang berlangsung rapat pengawas UN di tempat mengawas masing-masing. Mudah-mudahan ujian nasional kali ini tidak menjadi musibah nasional dan penyelenggaraannya benar-benar mendapatkan ridla dan pertolongan Allah, terhindar dari segala bentuk kecurangan dan ketidak jujuran. Semoga ….

PELAKSANAAN “UN” WAJIB JUJUR

Membaca running teks di salahsatu TV swasta beberapa hari yang lalu bahwa : “Peserta Ujian yang melakukan kecurangan akan diberikan nilai “0” (NOL)”. Bagaimana kalau kecurangan itu dilakukan oleh panitia ? baik panitia tingkat sekolah, ataupun panitia tingkat kabupaten/kota. Setelahnya saya menulusuri berbagai aturan terkait UN baik yang tahun ini maupun tahun yang lalu ternyata bukan hanya siswa yang akan dapat sanksi jika melakukan kecurangan, komponen lain pun akan mendapatkan sanksi, kalaulah sanksi itu benar-benar diterapkan sejak awal, saya yakin polemik seputar UN tidak akan pernah ada, karena mungkin makhluk yang namanya UN paling lama hanya akan bertahan tiga kali penyelenggaraan, apalagi kalau yang namanya JUJUR dan ANTI CURANG diterapkan disemua sekolah di negeri ini, mau tahu ilustrasinya ???

POS UN 2010/2011: “Kelulusan UJian Nasional”

Kriteria Kelulusan Ujian Nasional tahun 2010/2011 berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau pada kelulusan tahun sebelumnya sering terdengar dari para guru mata pelajaran yang di UN-kan bahwa kriteria kelulusan itu mengabaikan hasil jerih payah dan kerja keras para guru selama tiga tahun dan kelulusan itu ditentukan oleh sistem evaluasi yang penyelenggaraannya hanya 4 hari saja, tahun ini kelulusan ujian nasional menggunakan formula baru hasil evaluasi terhadap ujian nasional dari masyarkat mengingat kondisi dan kualitas sekolah sangat bervariasi, masukan konstruktif dari lapangan dan pemangku kepentingan sehingga kerja keras guru selama tiga tahun tidak lagi diabaikan karena kelulusan ujian nasional tahun ini menyertakan Nilai Sekolah/Madrasah (NS) yang merupakan gabungan dari nilai Ujian sekolah/madrasah dengan rata-rata nilai rapor semester 1 s.d. semester 5 dengan komposi 60 % untuk nilai US dan 40 % untuk nilai rata-rata rapor.

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(analisis terhadap kebijakan perubahan UUSPN no 2 Tahun 1989 menjadi

UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003)[i]

Oleh : Ahmad Farhan Syaddad

A. Pendahuluan

Setidaknya ada dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah dimiliki Indonesia yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih di kenal dengan nama UUSPN. Dan yang kedua Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UU SISDIKNAS, sebelum adanya kedua Undang-undang yang mengatur tentang system pendidikan nasional, Indonesia hanya memiliki Undang-undang tentang pokok-pokok pengajaran dan pendidikan yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1950.

Adanya perubahan UUSPN No.2 tahun 1989 menjadai UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dimaksudkan agar system pendidikan nasional kita bisa menjadi jauh lebih baik dibanding dengan system pendidikan sebelumnya. Hal ini seperti yang dikemukan oleh seorang pengamat hokum dan pendidikan, Frans Hendrawinata[ii] beliau mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru, maka diharapkan undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk memiliki suatu sistem pendidikan nasional yang mantap, yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi mengingat semakin dekatnya era keterbukaan pasar. Hal tersebut sesungguhnya harus menjadi kekhawatiran bagi kita semua mengingat kualitas sumber daya manusia di Indonesia berada di bawah negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga di Asean. Oleh sebab itulah diperlukan suatu platform berupa sistem pendidikan nasional yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan dunia internasional khususnya dalam era keterbukaan pasar saat ini.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BIDANG KURIKULUM

Pendahuluan

Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapaipun disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bangsa Indonesiapun menunjukan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (BP 7 Pusat, 1990:1).

Dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapaipun disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) BAB II pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan suatu alat untuk mencapainya, yaitu “segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya tujuan pendidikan” (Barnadib, 1987:96).

Ujian Nasional = Musibah Nasional ?

Ujian Nasional untuk tingkat SMP dimulai pada hari ini tanggal 27 April  sampai dengan tanggal 30 April 2009 mendatang. Untuk menghadapi hajat tahunan ini di sekolah kami telah dilakukan berbagai macam persiapan diantaranya :

1. pelaksanaan pelajaran tambahan yang dimulai sejak tanggal 04 November 2008 s.d tanggal 22 April 2009
2. Tes uji coba sebanyak empat kali yaitu tanggal 20 sd. 22 Desember 2008, tanggal 27 Februari s.d. 28 Februari  2009 (kerjasama dengan Bimbingan Belajar GO), tanggal 27 s.d. 28 Maret 2009, dan tanggal 13 s.d. 16 April 2009.
3. Gelar doa bersama yang dilakukan setiap hari sabtu saat shalat dluha, bahkan kamipun melakukan doa khusus jelang UN yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April 2009
4. Tidak terlupakan kamipun telah menganjurkan kepada para siswa untuk memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya, agar mereka diberikan kemudahan oleh Allah swt dalam menghadapi ujian ini. Kamipun telah mengingatkan anak-anak kami untuk meminta maaf kepada kedua orang tua dengan cara yang benar sesuai syar’I, tidak dengan cara mencuci kakinya kemudian airnya diminum karena hal itu lebih mendekati kepada syirik daripada kepada kebaikan.