Dari Bimtek Kurikulum 2013

Pembukaan BIMTEK

Mulai tanggal 22 s.d. 24 Desember sepekan yang lalu di Kota Bogor dilaksanakan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Bagi Guru PAI SD, SMP, SMA, dan SMK. Saya termasuk Guru PAI yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut. Sebagai guru yang berada di sekolah yang bukan sekolah sasaran penerapan kurikulum 2013 pelaksanaan Bimtek ini tentunya menjadi ajang untuk menimba ilmu yang lebih dalam lagi tentang kurikulum 2013, karena walau bagaimanapun perubahan kurikulum harus senantiasa terjadi untuk pendidikan yang lebih baik. Jadi tidaklah benar jika ada sebuah pernyataan yang menyebutkan : “GANTI MENTERI GANTI KURIKULUM”. Karena perubahan kurikulum tidak mesti harus didahului dengan pergantian menteri, bahkan jika kita merujuk pada pengertian kurikulum yang disebutkan dalam UU SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 yang berbunyi :

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BIDANG KURIKULUM

Pendahuluan

Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapaipun disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bangsa Indonesiapun menunjukan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (BP 7 Pusat, 1990:1).

Dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapaipun disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) BAB II pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan suatu alat untuk mencapainya, yaitu “segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya tujuan pendidikan” (Barnadib, 1987:96).