Farhansyaddad weblog

Untuk Hari Esok Yang Lebih Baik

UN 2011 CACAT HUKUM

Posted by abifasya pada 14 April 2011


JAKARTA–Rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2011 pada 18-21 April mendatang dinilai cacat hukum. Ini terkait dikeluarkannyaputusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan tersebut.

“Bahwa pemerintah telah melakukan pembangkangan hukum yakni tidak mematuhi isi putusan pengadilan. Isi putusan itu telah menolak kasasi yang diajukan pemerintah. Di PT menguatkan isi PN. Yang harus dilakukan adalah mematuhi putusan MA itu,” tegas Edi Gurning, aktivis LBH Jakarta yang tergabung dalam aliansi KOBAR, saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin.

Aliansi KOBAR merupakan gabungan 17 organisasi, diantaranya, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), LBH Jakarta, LBH Pendidikan, Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Serikat Perempuan Indonesia.

Para penolak UN mengutip putusan PN Jakpus bernomor 228/ Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, yang diketok 4 tahun lalu. Pengadilan memerintahkan kepada tergugat (pemerintah) meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.

Para tergugat (Presiden, Wapres, Mendiknas dan Badan Standar Nasional) dinilai telah lalai memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga  negaranya yang menjadi korban UN. “Yang diberi perintah itu Presiden, Wapres, Mendiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Kalau belum meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan akses informasi yang lengkap, jangan dulu ada UN. Sangat tidak masuk akal, pendidikan di Papua diukur dengan alat ukur yang sama dengan pendidikan Jakarta,” jelas Gurning.

Gurning mengatakan, bila pemerintah tetap melaksanakan UN 2011, maka para aktivis akan mendatangi PN Jakarta Pusat. Mereka akan meminta PN Jakpus mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Kamis lusa kami akan meminta PN Jakpus segera mengeksekusi,” tandas Gurningyang diamini oleh berbagai elemen penolak UN seperti Muhammadiyah, LBH Jakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Guru Indonesia.

Terpisah, Panitia Pusat Ujian Nasional (UN) 2011 kemarin sudah menerima nilai ujian sekolah dari 33 provinsi. Pantauan sementara, rata-rata nilai ujian sekolah tersebut relatif tinggi. Berkisar di angka tujuh dan delapan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Masyur Ramly menjelaskan, pihaknya masih mengkaji nilai-nilai ujian sekolah tersebut. “Semuanya kami hargai. Tidak ada yang dikembalikan,” ujar pejabat yang juga menjadi panitia pusat UN tersebut tadi malam (12/4).

Posisi nilai ujian sekolah tersebut memang cukup membantu kelulusan siswa. Seperti diketahui, UN tahun ini menggunakan sistem perpaduan hasil UN dan ujian sekolah. Persentasenya, 60 persen hasil UN dan 40 persen hasil ujian sekolah. Beberapa pihak menyebut, sistem baru ini membuka peluang bagi sekolah untuk mendongkrak nilai ujian sekolah siswa.

Terkait potensi kecurangan tersebut, Mansyur mengatakan belum bisa berkomentar banyak. “Saya jelaskan, masih diolah,” tandasnya. Dia mengatakan, nilai ujian sekolah tersebut akan dilansir langsung oleh Mendiknas Mohamad Nuh akhir pekan ini.

Mansyur menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan potensi kecurangan dengan modus mengatrol nilai ujian sekolah tersebut. Sebab, di dalam ijazah nanti nilai UN dan ujian sekolah sama-sama akan dipampang. Sehingga, masyarakat bisa tahu anak-anak yang lulus dengan nilai UN yang rendah tapi dikatrol nilai ujian sekolah.

Panitia pusat UN juga sudah menyiapkan sistem uji petik dalam pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat Senin depan (18/4). Kemendiknas melakukan pemanggilan langsung kepada satu kelas yang dipilih secara acak untuk menjalankan UN di Jakarta.

Jika nilai yang didapat peserta uji petik itu berbeda jauh dari rata-rata nilai di sekolah mereka, berarti ada potensi kebocoran unas. “Siswa yang mengerjakan di sekolah bisa jadi mendapatkan bantuan,” tandas Mansyur. Dengan sistem ini, tahun lalu Kemendiknas terpaksa menganulir pelaksanaan UN di beberapa tempat. Di antaranya di Medan.

Sementara itu, proses pencetakan naskah UN sudah rampung. Dia mengatakan, naskah sudah mulai didistribusikan. Selama proses percetakan, Mansyur mengatakan belum ada laporan ada kebocoran. Dia mewanti- wanti supaya masyarakat tidak tertipu bocoran naskah UN.

Untuk proses pengerjaan, Mansyur mengatakan akan menepatkan dua guru penjaga di masing-masing kelas. Dalam satu kelas, berisi 20 siswa dengan lima jenis soal. Untuk dosen pengawas ditempatkan di tingkat sekolah. “Dosen mengawasi secara umum pelaksanaan di sekolah,” tandasnya.

Sempat muncul kabar jika pelaksanaan UN tahun ini melibatkan personel Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Menanggapi kabar tersebut, Mansyur tidak membantah. Dia mengatakan, yang jelas pihaknya sudah berkoordinasi mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. “Apa nanti yang diturunkan juga personel Densus (88 Antiteror), itu wewenang polisi,” pungkasnya.

SEKOLAH DI BOGOR SIAP LAKSANAKAN UN JUJUR

Sementara itu, ancaman Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh kepada siswa dan sekolah yang berbuat curang saat pelaksanaan ujian nasional (UN) dengan menghapus nilai siswa, mendapat dukungan penuh dari sekolahsekolah di Kota Bogor.

Pasalnya, hal ini dapat memberikan shock terapy bagi siswa untuk pikir-pikir sebelum melakukan perbuatan tak terpuji itu. Apalagi, sekolah juga akan dikenakan sanksi administratif jika melanggar, yakni tidak menerima nilai ujian sekolah (US) dan hanya mengakui UN sebagai syarat kelulusan.

Kepala SMKN 2 Bogor, Uus Sukmara mengaku sependapat dengan pernyataan Nuh. Dengan tema UN prestasi yes, jujur harus, sudah seharusnya mendapat dukungan dari pelaksana ujian seperti kepala sekolah dan pengawas ujian. “Siswa tidak mendapat sanksi secara langsung, karena pemerintah hanya memberikan kepada sekolah dan itu hal yang sangat merugikan,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Untuk mencegah anak didiknya melakukan perbuatan curang, Uus mengaku telah membuat pamflet berisi imbauan untuk berbuat jujur yang akan ditempelkan di setiap sudut kelas beberapa hari menjelang UN.

Lebih jauh ia menambahkan, tiga pekan menjelang UN, pihaknya menyiapkan jadwal pemantapan soal yang dilakukan setiap hari. Sehingga, kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa kelas XII hanya fokus kepada tiga mata pelajaran UN. Yaitu matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Sementara itu, Kepala SMAN 9 Bogor, Fahrudin mengatakan, sahsah saja bila Mendiknas mengancam akan memberikan sanksi bagi siswa maupun sekolah yang berbuat curang dalam UN. Hal itu bertujuan untuk menegakkan aturan yang dibuat pemerintah. Namun Fahmi-sapaan akrabnya menilai, perubahan syarat kelulusan yaitu nilai UN, US dan rapor itu sudah sangat baik dan mendiknas tidak perlu merubah hal itu.

“Tapi, selama sifatnya baik dan demi kepentingan bersama, kami sebagai pelaksana UN mendukung sepenuhnya dan akan menjalankan aturan sesuai yang telah ditetapkan,” bebernya.

Persiapan menjelang UN pun, SMAN 9 bukan hanya fokus pada hal ilmu saja. Namun, sudah pada tahap pelaksanaan teknis di lapangan. Pasalnya, apabila siswa salah mengisi data maupun jawaban, komputer tidak bisa melacaknya sehingga berdampak buruk bagi peserta UN. “Untuk mengatisipasinya, kami melatih kemampuan siswa bagaimana mengisi jawaban dengan benar menggunakan pensil dan penghapus sesuai standar,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Tim Pengawas UN dari Universitas Pakuan (Unpak) Bibin Rubini menuturkan, pihaknya telah mendapat mandat dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, sebagai rayon tingkat Jawa Barat (Jabar) untuk mengawasi UN. “Kami bergerak berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP),” terangnya.

Rektor Unpak ini menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sepuluh dosen negeri untuk melakukan pengawasan UN di Kota Bogor. Dan berharap tidak menemui kecurangan seperti di daerah lain.

Sebatas diketahui, ujian nasional yang akan diselenggarakan pada 18-21 April di Provinsi Jawa Barat akan diikuti 366.057 peserta, terdiri dari 153.234 siswa SMA, 37.296 siswa MA, dan 175.527 siswa SMK.(wan/nw/rur)

Sumber : Radar Bogor

Iklan

4 Tanggapan to “UN 2011 CACAT HUKUM”

  1. Rahmat said

    maksudnya segala akibat yang terjadi terkait UN adalah tidak Syah ?
    Jika ada siswa yang lulus ataupun tidak lulus UN artinya tidak syah ?

    Suka

  2. Kakaakin said

    Semoga pelaksanaan UN lancar dan jujur 🙂
    Semoga pihak sekolah dan para pelajar bisa tampil percaya diri dalam menghadapi UN kali ini 🙂

    Suka

  3. asepsurasep said

    walaupun cacat hukum kalau yang ngejalaninnya pemerintah kan ga masalah ?
    pemerinth kan sakti ?

    Suka

  4. Mendengarkan musik favorit akan melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: