Edaran Wali Kota Bogor Untuk PPDB Yang Bersih

Wali Kota Bogor

Subhanallah, mulia nian niat walikota Bogor Bapak Diani Budiarto, untuk kemurnian , transfaransi, dan kebersihan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor beliau membuat edaran yang sebenarnya dan seharusnya diteladani dan dilaksanakan oleh aparat di bawahnya, namun sayang edaran tersebut terkadang hanya suci di atas kertas bak rahib yang sedang bertapa ratusan tahun sementara dalam tataran realita edaran itu TERKADANG tidak sempat dilaksanakan oleh aparatur dibawahnya sehingga yang tampak bak tikus got yang kelaparan. Mengapa demimikian ?, karena ternyata kenakalan-kenakalan orang-orang yang berkepentingan masih saja ada celah untuk bermain, sering kita dengar dari mulut indah mereka : “itu kan kebijakan pak wali, kebijakan di sekolah ini kan bisa saja berbeda … jadi tolong deh pak/bu … saya nitip keponokan/anak saya agar bias diterima di sekolah ini”. Buat mereka yang nakal kata-kata itu bisa saja jadi alasan untuk MENOLONG (..**Liyeur .. mode on), terlebih kalau yang ngomong itu orang yang memiliki kedudukan di masyarakat seperti pak RT, pak RW, pak Lurah, atau bahkan mungkin anggota dewan yang terhormat. Lebih-lebih kalau diakhir omongannya yang bersangkutan ngomong dengan embel-embel … : “ … tolong dong anak saya agar bisa diterima di sekolah ini, kemarin kan saya sudah bicara dengan bapak anu ….”. Wah kalo sudah begitu apalagi si anu itu jadi atasan segala atasan yang atas … mereka yang tidak bermaksud nakalpun bisa saja jadi nakal …, karena mereka khawatir kalau atasannya itu bisa membawahkan dirinya hingga tidak lagi menjadi orang atas, Astaghfirullah …., kumaha nya ?.

Hanya sekedar untuk mengingatkan kembali edaran walikota yang ditujukan kepada Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bogor dan kepada kepala Sekolah Negeri/swasta Kota Bogor itu berbunyi :

Berkenaan dengan penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2010/2011, demi kelancaran, ketertiban, dan keamanan pelaksanaannya maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar saudara tidak memaksakan diri memasukan putra/putrinya ke sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun SMK Negeri apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Disamping itu diharapkan pula tidak menerima titipan dan atau menitipkan calon siswa untuk diterima disalahsatu sekolah yang diinginkan dengan mengesampingkan ketentuan yang berlaku.
2. Semua jajaran baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penerimaan peserta didik baru agar melaksanakan secara konsisten ketentuan yang sebagaimana diatur dalam peraturan Wlai Kota Bogor Nomor : 14 tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di kota Bogor.
3. Kepada siapapun yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan

Wali Kota

Ttd

Diani Budiarto

Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Kota Bogor.

Ketika edaran itu hanya suci diatas kertas dan gak berwujud pada tataran realita. Apalagi kalau yang melanggar itu adalah orang-orang pemangku kebijakan, bagaimana denga orang-orang yang ada di bawahnya ?. Orang-orang yang ada di bawah ketika pelanggaran itu dilakukan oleh orang2 atas maka setidaknya merteka akan berkata : “enak amat jadi atasan… kita-kita aja gak moleh menitipkan dan gak boleh menerima titipan, mereka sendiri melakukan perbuatan yang melanggaran edaran pak wali, kalau para atasan itu bisa berbuat seenaknya, kenapa kita tidak? …”

Wah …. Kalau sudah begitu kacau neh dunia persilatan, mudah-mudahan aja edaran pak wali itu benar-benar bisa dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi pejabat yang nitipan anaknya atau saudaranya  untuk diterima di sekolah tertentu, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

gambar dari sini