Ujian Nasional Dibatalkan, Bener Nih ?

Tadi pagi saat tiba di sekolah mendapat kabar dari  seorang sahabat sesama  guru bahwa ujian nasional dibatlakan oleh Mahkamah Agung. Mendengar Kabar seperti ini entah mengapa ada perasaan senang dalam hati ini, mengapa tidak ?. Karena Ujian Nasional yang setiap tahun dilaksanakan itu suka menjadi musibah nasional, dan dengan dibatalkannya ujian nasional ini setidaknya tidak akan ada lagi guru-guru yang berbuat criminal karena demi keberhasilan anak didikanya mereka berani melakukan pembocoran rahasia Negara, bahkan di beberapa tempat pembocoran rahasia Negara ini dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah. Kepala sekolah yang seharusnya memberikan teladan yang baik bagi para guru dengan nilai kesetian dalam DP3 di atas 91  berbuat tidak jujur dan tidak setia kepada negara, dan disadari atau tidak saat kepala sekolah dan para guru membocorkan rahasia Negara yang katanya “DEMI KEBERHASILAN ANAK DIDIKNYA”, sebenarnya yang sedang mereka lakukan adalah mengajarkan ketik jujuran pada anak didiknya dan dengan demikian berarti “KEJAHATAN BERAWAL DARI BANGKU SEKOLAH”. ….. astaghfirullah.

Sebagaimana di tulis Liputan6.com Mahkamah Agung melarang ujian nasional yang digelar Departemen Pendidikan Nasional. Alasannya, para tergugat, yakni presiden, wakil presiden, menteri pendidikan nasional, dan ketua badan standar nasional pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru.
Dalam situs mahkamahagung.go.id, keputusan menolak kasasi perkara tersebut tertuang dalam Nomor 2596 K/Pdt/2008 yang diputus 14 September 2009. Gugatan ini mencuat lewat gugatan Kristiono, yang meminta pemerintah meninjau ulang sistem ujian nasional.

Berkut ini tulisan lengkap tentang penolakan MA terhadap kasasi perkara ujian nasional yang ditulis dalam situs mahkamahagung.go.id :

MA TOLAK KASASI PERKARA UJIAN NASIONAL

Jakarta-Humas. Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).

Dalam amar putusan tersebut dinyatakan : “Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; II. Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; III. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; dan IV. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro, tersebut; Membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 September 2009, dengan Majelis Hakim H. Abbas Said, SH selaku Ketua Majelis; H. Mansyur Kartayasa, SH, MH dan R. Imam Harjadi, SH, selaku anggota, serta Tuty Haryati, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga.(Jup)

Penolakan kasasi perkara ujian yang dilakukan MA ternyata tidak membuat pemerintah berdiam diri, pemerintah dalah hal ini Departemen pendidikan Nasional akan terus menupayakan perlawanan hukum melalui peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ujian nasional bagi siswa sekolah. “Harapannya sistem pendidikannya mantap, tidak setiap tahun berubah,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (26/11) seperti yang dikutip liputan 6.com. Bahkan Nuh pun berkata : “Ujian Nasional masih akan diadakan tahun ini”.

Ternyata pendapat ganti menteri ganti kebijakan tidak sepenuhnya benar, karena tenyata apa yang dilakukan mendiknas saat ini tidaklah berbeda dengan menteri sebelumnya, memaksakan kehendak, melanggar UU Sisdiknas, dan banyak mengorbankan anak didik.

Semoga saja masih ada kesempatan untuk bertaubat, hentikan semua kecurangan, hentikan segala bentuk pemaksaan kehendak, jangan jadikan anak didik kita sebagai korban keegoisan kita.

Wallahu ‘Alam